BATAM - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, secara resmi menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kepulauan Riau periode 2026–2031. Acara yang berlangsung di Ballroom Harris Hotel Batam Center pada Kamis (30/4/2026) ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan.
Capaian IPM dan Peran Strategis Perempuan
Dalam sambutannya, Nyanyang Haris Pratamura memaparkan data signifikan terkait kemajuan kualitas hidup masyarakat di Bumi Segantang Lada. Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 telah mencapai angka 80,35. Angka ini menempatkan Kepulauan Riau dalam kategori sangat tinggi di tingkat nasional.
Menurut Nyanyang, capaian gemilang tersebut tidak terlepas dari kontribusi besar kaum perempuan, terutama para ibu yang menjadi pilar utama dalam pendidikan anak dan ketahanan keluarga. Ia menilai dedikasi perempuan dalam ranah domestik maupun organisasi memberikan dampak domino terhadap stabilitas sosial dan kemajuan daerah.
“Peran ibu-ibu sangat luar biasa, mulai dari menyekolahkan anak hingga menjaga kekompakan dalam organisasi. Ini menjadi kekuatan penting dalam pembangunan daerah,” ujar Nyanyang di hadapan para pengurus KPPI yang baru dilantik.
KPPI Sebagai Wadah Kontribusi Nyata
Lebih lanjut, Nyanyang menegaskan bahwa momentum pelantikan pengurus DPD KPPI Kepulauan Riau periode 2026–2031 tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata. Ia berharap organisasi ini mampu bertransformasi menjadi motor penggerak yang memberikan sumbangsih pemikiran dan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong KPPI untuk terus berkelanjutan dalam memberikan masukan strategis bagi pembangunan di tujuh kabupaten dan kota. Nyanyang menginginkan adanya kolaborasi aktif dalam merumuskan kebijakan yang pro-perempuan dan mampu menjawab tantangan zaman di wilayah kepulauan.
“KPPI harus terus berkelanjutan, jangan hanya berhenti pada seremoni. Berikan masukan dan kontribusi terbaik bagi pembangunan di kabupaten dan kota,” tegas Wagub Nyanyang dalam arahannya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan yang mencakup berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, indikator kesejahteraan masyarakat juga diukur dari sejauh mana peluang kerja dan pendapatan masyarakat dapat merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Prestasi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi
Di sektor ekonomi dan investasi, Nyanyang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah fokus memacu pertumbuhan investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Wilayah-wilayah strategis seperti Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjungpinang tetap menjadi pusat pertumbuhan utama, terutama di sektor industri dan kemaritiman.
Selain keberhasilan menarik investor, Kepulauan Riau juga mencatatkan prestasi dalam penanganan masalah sosial dan ketenagakerjaan. Nyanyang menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem di Kepri terus mengalami penurunan. Di bidang kesehatan, penanganan stunting di Kepulauan Riau bahkan masuk dalam kategori terbaik di tingkat nasional maupun di wilayah Sumatera.
“Kita ingin masyarakat Kepri menjadi bagian dari pelaku investasi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang kita miliki. Kita ingin perempuan Kepri tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah,” tambahnya.
Sebagai penutup, Nyanyang memberikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang dipimpin oleh Mesrawati Tampubolon sebagai Ketua DPD KPPI Kepulauan Riau, didampingi Sekretaris Ririn Warsiti dan Bendahara Syafniar. Ia berharap kepengurusan baru ini dapat mengemban amanah dengan integritas tinggi untuk memajukan peran politik dan ekonomi perempuan di Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi bagi perempuan melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi guna memastikan kesetaraan gender terwujud di seluruh lini pembangunan.
