Fraksi PDIP Natuna Tagih Janji Bupati Soal Tiket Pesawat Rp 2,7 Juta

Fraksi PDIP Natuna menyoroti harga tiket pesawat Natuna-Batam yang tetap tinggi sebesar Rp 2,7 juta.
Penulis: Mahsyar Hamdani
Sabtu, 09 Mei 2026 | 19:38:01 WIB

NATUNA — Fraksi PDI Perjuangan Natuna Plus melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dalam sidang pengesahan APBD-Perubahan 2025. Fokus utama kritik tertuju pada harga tiket pesawat rute Natuna-Batam yang tetap stabil di angka tinggi, meski slogan "Bupati Baru Natuna Maju" telah didengungkan sejak masa kampanye.

Persoalan ini dianggap krusial karena jarak tempuh Ranai menuju Batam hanya sekitar 569 kilometer dengan waktu terbang satu jam. Namun, beban biaya yang harus ditanggung warga Natuna justru jauh lebih tinggi dibandingkan rute domestik lainnya di Indonesia.

Data Harga Tiket Pesawat Natuna-Batam Mei 2026

Berdasarkan pantauan data per Sabtu, 9 Mei 2026, harga tiket sekali jalan dari Bandara Ranai (NTX) ke Hang Nadim (BTH) masih bertengger di kisaran Rp 2,7 juta. Angka ini berlaku untuk dua maskapai yang melayani rute tersebut dengan rincian sebagai berikut:

  • NAM Air: Keberangkatan Senin (9/5/2026) dan Jumat (15/5/2026) dipatok Rp 2.772.891 per kursi kelas ekonomi.
  • Wings Air: Keberangkatan Ahad (10/5/2026), Senin (11/5/2026), dan Rabu (13/5/2026) stabil di harga Rp 2.743.300.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari legislatif yang meminta bupati segera mencari solusi konkret. "Persoalan mahalnya tiket transportasi udara yang berdampak kurangnya ketertarikan wisatawan berkunjung ke Natuna," tulis Fraksi PDI Perjuangan Plus Natuna dalam pandangan akhirnya.

Desakan Transparansi Anggaran dan Sektor Pelayanan Dasar

Selain masalah transportasi, Fraksi PDIP Plus meminta Bupati Natuna mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD-P. Pemerintah daerah disarankan untuk memprioritaskan belanja pada infrastruktur publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kepulauan.

Fokus penganggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan tidak hanya sekadar menghabiskan dana, tetapi harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Sektor kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih, dan pasokan listrik menjadi poin utama yang harus segera dibenahi untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Fraksi tersebut juga menyoroti ironi yang terjadi di sektor kelautan. "Kita menyayangkan Natuna yang katanya hasil lautnya melimpah menjadi lumbung ikan nasional tapi harga ikan di daerah sendiri masih cukup tinggi," tegas mereka.

Dorongan Peningkatan PAD dan Investasi Daerah

Untuk memperkuat struktur ekonomi, Pemkab Natuna diminta lebih agresif dalam menggali potensi Pajak Daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Upaya ini harus dibarengi dengan lobi intensif ke pemerintah pusat guna menjemput anggaran kementerian sebagai motor penggerak pembangunan di perbatasan.

Pemerintah daerah juga didesak memberikan solusi jangka pendek terhadap krisis listrik yang masih sering terjadi, termasuk pemadaman bergilir di wilayah pulau-pulau. Masalah jaringan internet dan izin tambang galian C turut menjadi catatan penting agar segera dicarikan jalan keluar tanpa merugikan pihak manapun.

Kehadiran investor baru sangat diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda Natuna. Langkah ini dinilai mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat saat ini.

Reporter: Mahsyar Hamdani