TANJUNGPINANG — Di antara riuh perayaan dan ucapan selamat yang membanjiri linimasa, ada satu suara yang memilih jalan berbeda. Hari ini, saat Provinsi Kepulauan Riau menginjak usia ke-24, Dato Huzrin Hood - salah satu tokoh yang dulu ikut memperjuangkan lahirnya provinsi ini - tidak sekadar mengucap syukur. Ia bicara jujur, bahkan pedas, tentang apa yang menurutnya masih tertinggal di balik gegap gempita ulang tahun.
Ia memulai dengan pengakuan sederhana: 24 tahun bukan waktu yang singkat, dan banyak orang Kepri kini menikmati hasilnya - ada yang jadi ASN, kontraktor, anggota DPRD, bahkan gubernur. Tapi bagi Huzrin, rasa syukur itu tak boleh berhenti di situ. "Yang mesti kita utamakan bukan sekadar pembangunan, bukan infrastruktur saja, tetapi agamalah yang dikedepankan," katanya, seolah mengingatkan bahwa gedung tinggi dan jalan mulus tak pernah cukup untuk mendatangkan keberkahan sebuah negeri.
Dari situ, nadanya berubah lebih dalam, lebih dekat pada luka yang belum juga sembuh: nasib warga Dompak dan Tanjung Siambang. Dulu, saat ibu kota provinsi dibangun di atas tanah mereka, ada janji hidup yang lebih baik dari sekadar tinggal di tepi laut. Kini, kata Huzrin, janji itu masih menggantung entah sampai kapan. "Jangan kita berpikir jauh-jauh, tetapi di depan mata kita belum kita selesaikan dengan baik," ujarnya, seakan menegur diri sendiri dan orang-orang yang pernah duduk di kursi kekuasaan bersamanya.
Ia pun tak bisa berpaling dari Rempang - nama yang belakangan identik dengan konflik dan bentrokan. Bagi Huzrin, apa yang terjadi di sana bukan sekadar kecelakaan sejarah, melainkan buah dari pemimpin yang lambat mengantisipasi dan enggan duduk semeja dengan rakyatnya. Status lahan yang belum tuntas, katanya, sudah lebih dulu dijadikan alasan untuk menggusur. Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi mau turun tangan mendata ulang seluruh tanah di Kepulauan Riau - siapa pemiliknya, apa haknya, boleh dipakai untuk apa - agar luka seperti Rempang tak lagi berulang di tempat lain.
Ekonomi rakyat kecil juga tak lepas dari amatannya. Pelaku UMKM, katanya, kian hari kian terhimpit, sementara tak jelas ke mana mereka harus mengadu. Semua daerah mengaku defisit, dan banyak warga akhirnya menaruh harapan pada kerja di negeri orang - jalan yang, menurut Huzrin, juga tak berbekal kepastian hukum yang memadai.
Namun yang paling menggores hatinya di ulang tahun kali ini bukan itu semua, melainkan satu keputusan: disetujuinya pemekaran Natuna-Anambas menjadi provinsi otonom baru oleh Gubernur dan DPRD Kepulauan Riau. Ada nada kehilangan dalam caranya bercerita, seolah sebagian dari apa yang dulu ia perjuangkan kini perlahan terpisah.
Ia juga menyentil satu hal yang jarang disorot orang: pembangunan Tugu Bahasa yang dibiayai dana berbasis bunga, atau riba. Baginya, monumen itu semestinya dibangun oleh pemerintah pusat, mengingat besarnya sumbangsih bahasa Indonesia bagi negara - bukan dengan uang yang, menurutnya, jauh lebih layak dipakai untuk membasmi pengangguran, menopang layanan kesehatan, dan pendidikan masyarakat.
"Riba adalah hal yang terlarang," tegasnya, singkat namun berat. Ia berharap para tokoh masyarakat, alim ulama, dan lembaga adat mau kembali mengingatkan pemerintah pada semangat Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji - bahwa agama semestinya jadi pijakan utama, bukan sekadar pelengkap seremoni tahunan.
Di penghujung pernyataannya, Huzrin tak menutup pintu. Masih ada, katanya, beberapa hal lain yang mungkin akan ia sampaikan lagi lain waktu - seolah refleksi atas 24 tahun perjalanan Kepulauan Riau ini belum sepenuhnya selesai ia tuturkan, dan mungkin memang tak pernah benar-benar selesai untuk dituturkan.
